HumasUPNVJ – Puluhan mahasiswa Ilmu Politik dari berbagai universitas di seluruh Indonesia mengikuti diskusi publik bertajuk “Meneguhkan Kembali Demokrasi Pancasila di Indonesia” bersama Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. Diskusi ini menjadi bagian dari Rapat Evaluasi Nasional (Ravelnas) Ke-9 yang diselenggarakan oleh Himapolindo (Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia) Kabinet Garuda Progresif di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Rektorat UPN “Veteran” Jakarta, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Demokrasi Pancasila: Fondasi, Tantangan, dan Reaktualisasi
Dalam pemaparannya, Bob Hasan menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan konsekuensi ideologis dan sistemik yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ia menyebut bahwa keresahan sosial, kritik, hingga aksi mahasiswa merupakan bentuk kesadaran politik yang sah sepanjang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Demokrasi Pancasila sebagai konsekuensi yang kita pergunakan, yang kita anut selama ini. Keresahan dan kesadaran yang perlu dirasionalisasikan baik dalam bentuk kritik, protes, dan aksi. Dan hal itu tidak terlepas pada karakteristik dan kultur kita yaitu Pancasila. Jangan sampai karena derasnya arus digitalisasi, kita tanpa sadar mengikuti aliran yang bukan bagian dari habitat Demokrasi Pancasila,” tegas Bob Hasan.
Ia mengingatkan bahwa era digital membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak masyarakat. Arus informasi yang cepat dan kuat bisa menggiring opini publik keluar dari koridor nilai-nilai Pancasila tanpa disadari.
“Kita perlu meneguhkan kembali Demokrasi Pancasila agar tetap menjadi the way of life bangsa Indonesia, seperti cita-cita para pejuang kemerdekaan,” tambahnya.
Trias Politica dan Sistem Demokrasi Indonesia
Dalam diskusinya, Bob Hasan juga membahas pemisahan kekuasaan negara sebagai pilar utama demokrasi. Ia menjelaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia menganut prinsip counterpart dan check and balance sebagaimana gagasan Montesquieu dalam konsep Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah tirani serta melindungi kebebasan individu.
“Demokrasi adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, dan mahasiswa sebagai agent of change memiliki peran besar dalam menjaga arah demokrasi itu,” ujar Bob Hasan di hadapan peserta.
Ia menambahkan, dalam konteks Indonesia, sistem pemisahan kekuasaan bekerja secara seimbang: legislatif berperan dalam pembentukan undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif melakukan fungsi korektif. Mekanisme ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan.
Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Bob Hasan juga menyoroti pentingnya menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Pancasila bukan hanya ideologi, tapi meta teori yang memiliki kedalaman filosofis. Ia berada di atas seluruh sistem hukum dan menjadi sumber nilai dalam setiap produk perundang-undangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bob menegaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang. Ia menekankan bahwa pembentukan hukum tidak boleh terlepas dari partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Proses legislasi harus transparan dan akuntabel. Partisipasi publik tidak hanya formalitas, tapi menjadi sumber inspirasi dalam membentuk norma dan substansi hukum yang berpihak pada rakyat,” tuturnya.
Mahasiswa sebagai Penjaga Rasionalitas Demokrasi
Menutup sesi diskusi, Bob Hasan menegaskan pentingnya critical thinking sebagai benteng rasional mahasiswa dalam menjaga idealisme dan arah Demokrasi Pancasila.
“Berpikir kritis adalah saringan bagi kita semua. Tanpa daya kritis, demokrasi kehilangan rohnya. Mahasiswa harus menjadi penjaga nurani publik dan benteng dari penyimpangan nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya menegaskan.
Forum Akademik dan Refleksi Kebangsaan
Diskusi ini menjadi ruang intelektual yang mempertemukan praktisi politik dan generasi akademis untuk berdialog secara terbuka mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Para pesserta aktif mengajukan pertanyaan dan refleksi terkait kondisi demokrasi saat ini.
Melalui forum ini, Himapol UPNVJ dan Himapolindo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi politik dan kesadaran konstitusional generasi muda, agar Demokrasi Pancasila tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga menjadi nilai hidup yang melekat dalam setiap tindakan warga negara.