HumasUPNVJ – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., menyoroti pentingnya penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital lintas negara melalui kuliah internasional (guest lecture) di School of Law, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini membahas tantangan hukum akibat pesatnya perkembangan perdagangan elektronik, mulai dari keamanan produk, perlindungan data pribadi, hingga penyelesaian sengketa konsumen. Forum akademik tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Fakultas Hukum UPNVJ memperluas kolaborasi internasional, khususnya dalam pengembangan kajian hukum digital di kawasan Asia Tenggara.
Muthia, yang juga menjabat Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana UPNVJ, menyampaikan materi bertajuk *“Consumer Protection for Sustainable Cross-Border Digital Trade: Legal Perspectives from Indonesia and Thailand.”* Melalui pendekatan perbandingan hukum, ia mengkaji kerangka regulasi perlindungan konsumen di Indonesia dan Thailand dalam menghadapi perkembangan transaksi digital yang melampaui batas yurisdiksi negara.
Dalam paparannya, Muthia menjelaskan bahwa pertumbuhan perdagangan elektronik atau *e-commerce* membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan hukum karena transaksi dapat melibatkan konsumen, penjual, dan penyedia platform digital yang berada di negara berbeda.
Perbedaan sistem hukum dan mekanisme pengawasan antarnegara menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi yang mampu menjamin transparansi informasi, keamanan produk, tanggung jawab pelaku usaha, serta perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.
**Perdagangan Digital Berkelanjutan dan Ancaman Greenwashing**
Selain aspek hukum, Muthia menekankan pentingnya membangun perdagangan digital yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Menurutnya, konsep perdagangan digital berkelanjutan (*sustainable digital trade*) mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan perdagangan elektronik agar kemajuan teknologi turut memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah praktik *greenwashing*, yakni penyampaian klaim mengenai manfaat lingkungan suatu produk yang dapat menyesatkan konsumen.
Dalam perdagangan digital, informasi produk menjadi dasar penting bagi konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, transparansi dan kebenaran klaim keberlanjutan perlu diperhatikan untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku usaha.
**Dorong Penyelesaian Sengketa Konsumen Lintas Negara**
Pembahasan juga mencakup urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara daring atau *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai alternatif penanganan perselisihan konsumen dalam transaksi digital lintas negara.
Mekanisme ODR dinilai berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui proses yang lebih efisien, mudah dijangkau, dan sesuai dengan karakteristik perdagangan elektronik.
Pengembangan sistem tersebut menjadi relevan mengingat penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi kerap menghadapi kendala perbedaan ketentuan hukum, biaya, serta prosedur penanganan perkara antarnegara.
Pada tingkat regional, Muthia turut membahas peran ASEAN dalam mendorong penyelarasan prinsip perlindungan konsumen, penguatan tata kelola perdagangan elektronik, dan kerja sama antarnegara untuk menghadapi tantangan ekonomi digital.
Pertukaran perspektif hukum Indonesia dan Thailand melalui forum ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperkuat perlindungan hak konsumen di kawasan ASEAN.
Bagi Fakultas Hukum UPNVJ, keterlibatan dosen dalam forum akademik internasional menjadi salah satu langkah memperluas jejaring keilmuan dan membuka peluang kerja sama penelitian komparatif, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan kajian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan bersama Walailak University tersebut juga sejalan dengan upaya UPNVJ meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab persoalan global melalui pendidikan, penelitian, dan kolaborasi internasional yang berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat.
Kerabat Kerja
---------------------------------
Penulis: Disa Prihantini | Penyelaras Bahasa: F. Noor