HumasUPNVJ – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) berhasil melaju ke tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut diraih setelah UPNVJ memperoleh nilai verifikasi 100 dalam tahapan Self-Assessment Questionnaire (SAQ), dengan nilai kuesioner akhir 80 berdasarkan pembobotan penilaian. Memasuki tahapan Uji Publik yang berlangsung pada 10–12 November 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UPNVJ, Nur Syarifah, S.H., LL.M., tampil langsung memaparkan komitmen, kebijakan, inovasi, serta dampak implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan universitas.
Keikutsertaan UPNVJ dalam tahapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Uji Publik merupakan tahapan penilaian lanjutan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi telah diintegrasikan ke dalam kebijakan kelembagaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi Komisi Informasi Pusat, sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori berhasil memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan Uji Publik Monev KIP 2026. Penilaian mencakup tiga aspek utama, yakni komitmen pimpinan dengan bobot 50 persen, kebijakan keterbukaan informasi sebesar 25 persen, serta dampak implementasi sebesar 25 persen. Hasil Uji Publik berkontribusi sebesar 20 persen terhadap nilai akhir Monev KIP 2026.
Dalam paparannya, Nur Syarifah menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya tata kelola perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan masyarakat.
“Bagi Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, keterbukaan informasi publik bukanlah sekadar kewajiban administratif undang-undang. Keterbukaan informasi adalah bagian esensial dari mutu pendidikan tinggi dan wujud nyata Identitas Bela Negara dalam membangun Good University Governance yang transparan, akuntabel, dan tepercaya,” sebagaimana tertuang dalam naskah paparan Plt. Rektor UPNVJ.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyelarasan kebijakan dengan Rencana Strategis UPNVJ 2025–2029, serta dukungan anggaran untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik. Pada 2026, UPNVJ mengalokasikan anggaran sebesar Rp112.492.000 untuk operasional dan peningkatan kapasitas PPID serta Rp200.104.000 untuk penyebarluasan dan diseminasi informasi kepada masyarakat.
Selain penguatan kebijakan, UPNVJ memperkenalkan sejumlah inovasi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Salah satunya melalui pengembangan OneUPNVJ, sebuah portal terpadu yang mengintegrasikan lebih dari 29 sistem layanan akademik, administrasi, kepegawaian, dan kemahasiswaan dalam satu ekosistem digital.
UPNVJ juga mengembangkan Procurement Management Information System (ProMISe) yang mengintegrasikan delapan layanan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, proses tender, tanda tangan elektronik, hingga audit digital. Pengembangan kedua sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan layanan universitas.
Dalam aspek perlindungan informasi, UPNVJ menerapkan pengujian konsekuensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Keputusan Rektor Nomor 6465/UN61/HK.03.01/2025, universitas menetapkan 29 rincian jenis informasi yang dikecualikan sebagai langkah memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi data pribadi sivitas akademika.
Layanan Informasi Digital dan Kepuasan Masyarakat
Capaian keterbukaan informasi UPNVJ turut ditunjukkan melalui peningkatan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan Uji Publik, UPNVJ mencatat 12.295 layanan terklasifikasi, dengan 67,9 persen layanan diakses melalui kanal daring yang didukung sistem WhatsApp Chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI).
Sementara itu, sebanyak 32,1 persen layanan dilaksanakan melalui pelayanan tatap muka di Unit Layanan Terpadu (ULT). Untuk permohonan informasi umum, penerimaan mahasiswa baru, serta informasi biaya pendidikan, UPNVJ menerapkan standar waktu respons layanan rata-rata 15 menit.
Kualitas pelayanan tersebut turut tercermin dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 234 responden. PPID UPNVJ memperoleh skor 3,56 dari skala 4,00 atau nilai konversi 88,89 dengan kategori A (Sangat Baik). Selain itu, UPNVJ mencatat 4.763 publikasi informasi resmi melalui berbagai kanal digital sebagai bagian dari penyebarluasan informasi yang dapat diakses masyarakat.
Perhatian terhadap aksesibilitas juga menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan keterbukaan informasi. UPNVJ menyediakan fitur pendukung aksesibilitas pada laman PPID, termasuk pembaca layar, pengaturan kontras warna, dan navigasi menggunakan papan ketik. Fasilitas fisik kampus turut dilengkapi jalur pemandu, bidang miring, kursi roda, area parkir khusus, serta lift aksesibilitas untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.
Melalui berbagai langkah tersebut, UPNVJ berupaya memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya diukur berdasarkan ketersediaan dokumen dan jumlah publikasi, tetapi juga melalui kemudahan akses, kualitas pelayanan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Plt. Rektor Tegaskan Komitmen Transparansi Berkelanjutan
Pada bagian penutup paparannya, Nur Syarifah menekankan pentingnya menjadikan keterbukaan informasi sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan tinggi.
“Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang mengemban identitas Kampus Bela Negara, kami memandang bahwa nilai tertinggi dari keterbukaan informasi adalah kepercayaan publik. Transparansi tidak hanya membuat birokrasi UPNVJ menjadi akuntabel, tetapi juga memberikan kepastian layanan bagi seluruh mahasiswa, dosen, serta masyarakat luas,” demikian pernyataan yang disiapkan dalam naskah penutup Plt. Rektor.
UPNVJ juga menyatakan kesiapan untuk menerima evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Informasi Pusat sebagai bagian dari penyempurnaan pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
Melalui kepemimpinan Nur Syarifah, UPNVJ menegaskan arah kebijakan keterbukaan informasi yang berfokus pada transformasi digital, penguatan profesionalisme PPID, perlindungan data pribadi, dan penyediaan layanan yang inklusif. Komitmen tersebut menjadi landasan bagi UPNVJ untuk terus mengembangkan tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kerabat Kerja
---------------------------------
Penulis: Disa Prihantini | Penyelaras Bahasa: F. Noor