HumasUPNVJ – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi ASN menggelar Webinar Kehumasan bertajuk “Dari Aspirasi ke Aksi: Merancang Narasi Komunikasi yang Kredibel, Adaptif, dan Humanis”. Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm, hadir sebagai pembicara, berbagi wawasan tentang komunikasi kebijakan publik yang responsif (17/09/25).

Webinar ini bertujuan memperkuat strategi komunikasi pemerintah yang mampu membangun kepercayaan, relevansi, dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Dalam paparannya, Prof. Venus menekankan perubahan lanskap komunikasi akibat keterbukaan media digital. “Reputasi yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap karena berita viral. Humas pemerintah harus proaktif merespons opini publik,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa kebijakan publik melalui enam tahap: agenda setting (memilih isu), policy formulation (menggagas kebijakan), policy legitimation (proses legitimasi kebijakan), policy implementation (penerapan kebijakan), policy evaluation (mengevaluasi kebijakan), hingga terminasi atau revisi. Namun, seringkali kebijakan tidak dapat diterima dengan baik oleh publik karena lemahnya komunikasi dalam setiap tahapannya. “Publik berhak didengar, masukannya berhak dipertimbangkan, dan mereka juga berhak mendapat penjelasan. Di sinilah peran humas pemerintah untuk menjembatani persepsi publik dengan pembuat kebijakan,” jelasnya.

Menurut Prof. Venus, tugas humas pemerintah adalah membangun realitas bersama dengan publik yang beragam, memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cukup, dan mencegah terbentuknya persepsi keliru akibat informasi yang salah atau terbatas.

Prof. Venus juga mengidentifikasi tantangan komunikasi, seperti kelebihan informasi, perkembangan teknologi digital, serta cepatnya pembentukan opini publik. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan strategi komunikasi berbasis enam aspek, yaitu:

1. Isu kebijakan: Menentukan isu atau kebijakan apa yang penting untuk dikomunikasikan, agar pesan tetap relevan dan sesuai kebutuhan publik.
2. Formulasi kebijakan: Menyusun pesan yang jelas, kredibel, dan mudah dipahami, sehingga kebijakan tidak hanya tersampaikan tetapi juga diterima dengan baik.
3. Khalayak: Memetakan siapa target audiensnya, apa kebutuhan informasinya, serta bagaimana karakteristik mereka agar komunikasi lebih tepat sasaran.
4. Saluran: Memilih media atau kanal komunikasi yang sesuai baik digital maupun tatap muka untuk menjangkau publik secara efektif.
5. Komunikator: Menentukan siapa yang menyampaikan pesan. Kredibilitas komunikator sangat memengaruhi kepercayaan dan penerimaan publik.
6. Konteks: Mempertimbangkan situasi, kondisi sosial-politik, serta dinamika publik agar komunikasi tetap adaptif, relevan, dan humanis.

Webinar ini menjadi wadah bagi praktisi humas pemerintah untuk meningkatkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang kredibel, adaptif, dan humanis, pemerintah diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik serta mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.