HumasUPNVJ - Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ), Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., menghadiri pertemuan Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Wilayah Barat di Grand Ballroom The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 27–30 Oktober 2025. Acara ini membahas penyesuaian kurikulum serta tata kelola program doktor hukum menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pertemuan diikuti koordinator dan ketua program studi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta wilayah barat Indonesia untuk selaraskan standar mutu dengan regulasi baru yang menekankan fleksibilitas dan dampak global.
Rapat pleno dipandu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., dan Dr. Tengku Keizerina Devi Azwar, S.H., C.N., M.Hum. Agenda utama mencakup bobot Satuan Kredit Semester (SKS), kewajiban publikasi ilmiah, serta metode pembelajaran hybrid untuk tingkatkan kualitas pendidikan doktoral hukum. Prof. Ningrum, guru besar FH Universitas Sumatera Utara, menegaskan kesetaraan standar mutu antaruniversitas sebagai fokus utama.
Peserta menyepakati otonomi akademik dalam menetapkan kurikulum dan syarat kelulusan, asal memenuhi standar minimal kementerian. Pembahasan publikasi ilmiah mengacu Permendiktisaintek No. 39/2025, yang fleksibel tanpa aturan seragam, termasuk artikel jurnal internasional bereputasi Scopus minimal Q4 atau nasional terakreditasi Sinta 2. Forum juga bahas hybrid learning dengan komposisi 50:50 tatap muka dan daring untuk adaptasi era digital.
Prof. M. Hawin, S.H., LLM., Ph.D., Ketua Program Studi Doktor FH Universitas Gadjah Mada, usulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terukur, seperti seminar proposal maksimal tiga minggu pasca-penyerahan draft disertasi, guna efektifkan pembimbingan. Mayoritas peserta tolak akreditasi via Lembaga Akreditasi Mandiri, pilih Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) karena integrasi sistem mutu nasional.
Dr. Handar Subhandi Bakhtiar tekankan adaptasi cepat terhadap regulasi baru. “Kurikulum harus disesuaikan untuk hasilkan inovasi hukum relevan bagi masyarakat,” ujarnya. Program Doktor FH UPNVJ akan perkuat kolaborasi riset lintas universitas melalui BKS Wilayah Barat, termasuk jejaring publikasi internasional.
BKS FH PTN Wilayah Barat, wadah kerjasama fakultas hukum perguruan tinggi negeri, rutin gelar agenda ini untuk kembangkan standar pendidikan hukum nasional. Pertemuan ini perkuat komitmen perguruan tinggi dalam tingkatkan mutu doktoral hukum, selaraskan pendidikan tinggi dengan tuntutan global sejalan visi Permendiktisaintek No. 39/2025.