Humas UPNVJ - Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menjadi tuan rumah Kegiatan Konsultasi Publik Kajian Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa–Rabu, 23–24 Juni 2026, di Ruang Rapat Nusantara 1 UPNVJ, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Forum tersebut digelar sebagai bagian dari proses penyusunan kajian desain besar pemberdayaan masyarakat untuk menjaring aspirasi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta merumuskan arah pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kegiatan ini menghadirkan Rektor UPNVJ, Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, sebagai narasumber yang memberikan sambutan pembuka. Kehadiran UPNVJ dalam forum tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat basis akademik, riset, dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam kegiatan ini, Bappenas menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Agenda ini juga berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta penguatan ekonomi produktif yang inklusif.

Konsultasi publik ini menjadi penting karena berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya mencakup intervensi yang belum sepenuhnya berorientasi pada kemandirian jangka panjang, pendampingan yang belum optimal, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan pendanaan pemberdayaan masyarakat.

Melalui forum tersebut, Bappenas berupaya memperkenalkan konsep pemberdayaan masyarakat yang lebih menyeluruh, holistik, dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menjaring aspirasi, masukan, dan pengalaman langsung dari berbagai pemangku kepentingan, sekaligus mengumpulkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kualitas desain, pelaksanaan, pengendalian, dan integrasi antarprogram pemberdayaan.

Rangkaian konsultasi publik pada 23 Juni 2026 difokuskan pada kementerian dan lembaga. Agenda dimulai dengan registrasi peserta, sambutan pembuka Rektor UPNVJ, sambutan Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, pemaparan kajian pemberdayaan sosial, serta diskusi bersama peserta. Forum kemudian dilanjutkan dengan pembahasan empat pilar utama, yaitu peningkatan kapabilitas, peningkatan agensi, kemandirian ekonomi, serta peningkatan keberdayaan komunitas dan wilayah.

Pada 24 Juni 2026, kegiatan dilanjutkan dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi bagian penting dari penyusunan kebijakan yang berbasis partisipasi bermakna, sehingga desain besar pemberdayaan masyarakat dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki visi bela negara, UPNVJ memandang agenda pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi akademik dan sosial kampus bagi pembangunan nasional. Melalui keterlibatan dalam forum Bappenas ini, UPNVJ memperkuat perannya sebagai ruang dialog, kolaborasi, dan pertukaran gagasan antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Rektor UPNVJ, Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, menilai forum konsultasi publik ini sejalan dengan komitmen UPNVJ dalam menghadirkan perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan masyarakat. Menurutnya, kampus harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan praktik baik yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan, kemandirian, serta keberdayaan masyarakat Indonesia.