Kasatgas KPK, Nensi Natalia: Pengendalian Gratifikasi di Kampus Tak Cukup Hanya dengan Regulasi

HumasUPNVJ – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi melalui peningkatan kesadaran, perubahan perilaku, dan penerapan sistem pencegahan yang konsisten. Pesan tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, S.E., M.Ak., dalam Seminar Antigratifikasi yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Soedirman Lantai 4, UPNVJ, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Zona Integritas dan membangun budaya antikorupsi di lingkungan akademik.

Mengusung tema “Kampus Bela Negara, Generasi Anti Korupsi: Memahami dan Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Perguruan Tinggi”, seminar tersebut menyoroti pentingnya pengendalian gratifikasi sebagai langkah pencegahan korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi dan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dalam pemaparannya, Nensi menekankan bahwa keberhasilan pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan sistem pelaporan. Menurutnya, efektivitas pencegahan juga ditentukan oleh kesadaran individu untuk mengenali risiko gratifikasi serta keberanian mengambil sikap ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Penguatan budaya antigratifikasi, lanjutnya, membutuhkan komitmen bersama agar prinsip integritas tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Nensi juga menguraikan pentingnya memahami berbagai bentuk dan situasi yang berpotensi menimbulkan gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui pemahaman mengenai ketentuan penerimaan pemberian, mekanisme penolakan, serta prosedur pelaporan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena aktivitas perguruan tinggi melibatkan beragam hubungan profesional, baik dalam pelayanan akademik, administrasi, maupun interaksi dengan pihak eksternal. Setiap individu perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi benturan kepentingan agar keputusan yang diambil tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain membahas aspek pengendalian, Nensi menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran antikorupsi. Kampus tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membangun karakter yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi.

Dalam konteks tersebut, penerapan nilai integritas oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pimpinan perguruan tinggi menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Keteladanan dalam tata kelola kelembagaan diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya perilaku antikorupsi dalam kehidupan profesional maupun bermasyarakat.

Seminar ini turut menghadirkan Fungsional Analis Tindak Pidana Korupsi Madya KPK, Anna Devi, S.E., M.AP., yang memberikan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi serta langkah-langkah pencegahan gratifikasi. Kehadiran kedua narasumber KPK tersebut memperkuat pembahasan mengenai hubungan antara pemahaman regulasi, pengendalian risiko, dan pembentukan budaya integritas di perguruan tinggi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pembacaan dan Penandatanganan Maklumat Zona Integritas FEB UPNVJ. Agenda tersebut menjadi bentuk penegasan komitmen fakultas untuk memperkuat tata kelola yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya pencegahan korupsi.

Melalui penguatan pengendalian gratifikasi, FEB UPNVJ berupaya menjadikan integritas sebagai bagian dari budaya organisasi yang diterapkan secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan semangat Kampus Bela Negara yang menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Penguatan Zona Integritas di tingkat fakultas juga menjadi bagian dari upaya kelembagaan UPNVJ untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui konsistensi penerapan kebijakan, keteladanan pimpinan, serta keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam membangun lingkungan pendidikan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 

Kerabat Kerja

---------------------------------

Penulis: Anisa Triselia | Penyelaras Bahasa: F. Noor

 

Berita Sebelumnya

FEB UPNVJ Perkuat Zona Integritas melalui Penandatanganan Maklumat dan Seminar Antigratifikasi