HumasUPNVJ – Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menghadirkan akademisi Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Dr. Nor Akhmal Binti Hasmin, dalam kuliah tamu internasional yang diselenggarakan secara daring, Rabu (11/11/2026). Kegiatan bertema “Contemporary Crime in Malaysia” ini membahas perkembangan kebijakan hukum pidana narkotika di Malaysia, termasuk reformasi hukuman mati, pendekatan rehabilitasi, serta tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan kontemporer. Melalui kegiatan tersebut, UPNVJ memperluas wawasan mahasiswa mengenai dinamika hukum pidana internasional sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran berbasis perspektif global.

Kuliah tamu yang berlangsung pukul 13.30–15.00 WIB tersebut merupakan bagian dari pengayaan mata kuliah Tindak Pidana Kontemporer yang diampu oleh Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Kehadiran akademisi internasional ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari perkembangan sistem hukum negara lain, khususnya dalam merespons kompleksitas tindak pidana narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pemaparannya bertajuk “Contemporary Drug Offences in Malaysia: Evolving Law, Enforcement and Rehabilitation”, Nor Akhmal mengulas perubahan pendekatan hukum Malaysia dalam menangani kejahatan narkotika. Salah satu pembahasan utama adalah reformasi kebijakan pemidanaan pada 2023 yang menghapus pemberlakuan hukuman mati secara wajib bagi sejumlah tindak pidana, termasuk kejahatan narkotika.

Perubahan tersebut dilakukan melalui amendemen terhadap Dangerous Drugs Act 1952, khususnya Pasal 39B. Melalui reformasi ini, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pidana penjara selama 30 hingga 40 tahun disertai hukuman cambuk paling sedikit 12 kali.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu contoh perkembangan sistem peradilan pidana yang memberikan ruang lebih luas bagi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman. Pembahasan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana pembaruan regulasi dapat memengaruhi praktik penegakan hukum dan prinsip keadilan dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Selain reformasi pemidanaan, Nor Akhmal menyoroti pergeseran pendekatan penanganan penyalahgunaan narkotika dari penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman menuju upaya rehabilitasi. Dalam materinya, ia menjelaskan bahwa tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan akibat perkara narkotika menjadi salah satu tantangan yang mendorong perlunya pendekatan kebijakan alternatif.

Malaysia mulai mengembangkan pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas bagi kelompok pengguna narkotika tertentu sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme pemidanaan. Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus memperkuat penanganan penyalahgunaan narkotika dari perspektif kesehatan dan sosial.

Pembahasan kemudian berlanjut pada persoalan pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Nor Akhmal menguraikan putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 2019 dalam perkara Alma Nudo Atenza yang berkaitan dengan penerapan praduga ganda (double presumption) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika.

Putusan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan perlindungan hak terdakwa dan prinsip konstitusional dalam proses pembuktian. Melalui studi kasus ini, mahasiswa diajak memahami hubungan antara kewenangan penegak hukum, asas praduga tak bersalah, serta jaminan proses peradilan yang adil.

Tidak hanya membahas ketentuan hukum yang telah berlaku, kuliah tamu ini juga mengangkat tantangan baru dalam penanganan kejahatan narkotika. Kemunculan zat psikoaktif sintetis yang terus berkembang menjadi persoalan tersendiri karena perubahan jenis dan komposisi zat dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembaruan regulasi.

Isu lain yang turut dibahas adalah kompleksitas pengaturan ganja untuk kepentingan medis, khususnya berkaitan dengan hubungan antara ketentuan pidana dan mekanisme perizinan administratif. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya keselarasan kebijakan agar perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan kesehatan, dan kepastian hukum dapat direspons secara proporsional.

Dalam pembahasannya, Nor Akhmal menekankan bahwa kompleksitas kejahatan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan aturan yang bersifat menghukum. Penanganannya juga memerlukan perhatian terhadap perubahan karakteristik zat, kondisi sosial ekonomi, serta kesesuaian antara kebijakan hukum dan realitas masyarakat.

Materi yang disampaikan mendapat perhatian mahasiswa Magister Hukum UPNVJ karena memberikan perspektif perbandingan terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia dan Malaysia. Melalui diskusi akademik tersebut, mahasiswa memperoleh ruang untuk menganalisis efektivitas regulasi, dinamika penegakan hukum, serta alternatif pendekatan dalam menangani kejahatan kontemporer.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Program Studi Magister Hukum UPNVJ dalam memperkuat pembelajaran berbasis kajian hukum komparatif. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya analisis akademik mahasiswa, termasuk dalam pengembangan penelitian dan penyusunan tesis yang berkaitan dengan hukum pidana.

Melalui penyelenggaraan kuliah tamu internasional, UPNVJ terus mendorong penguatan atmosfer akademik yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum global. Keterlibatan akademisi dari perguruan tinggi luar negeri diharapkan dapat memperluas jejaring keilmuan, membuka peluang kolaborasi penelitian, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional.

 

Kerabat Kerja

---------------------------------

Penulis: Disa Prihantini | Penyelaras Bahasa: F. Noor