HumasUPNVJ – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) bersama Gerakan Bela Negara Indonesia (GBNI) mulai merumuskan pedoman dan kurikulum pendidikan bela negara yang dirancang untuk dapat diterapkan dan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Rumusan tersebut menjadi salah satu keluaran utama focus group discussion (FGD) strategi pengembangan bela negara yang berlangsung dalam rangkaian Pelantikan Dewan Pengurus Pusat dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) GBNI di Kampus UPNVJ Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026). Pedoman diarahkan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara yang dapat melibatkan pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat di tingkat desa.

Rektor UPNVJ Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm. mengatakan pendidikan bela negara membutuhkan panduan yang terstruktur agar implementasinya tidak berhenti pada tataran gagasan. Kurikulum yang dirumuskan harus menjawab kebutuhan nyata di daerah, mulai dari tujuan program, materi, durasi pelatihan, kualifikasi pengajar, lembaga pelaksana, pola kerja sama, hingga skema pendanaan.

“Yang diminta ke kita, bagaimana caranya GBNI bersama UPN merancang pedoman, merancang kurikulum untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Bukan hanya di pendidikan tinggi, tapi juga di masyarakat pedesaan atau di daerah,” kata Venus saat menjadi pemantik FGD.

Menurut Venus, pedoman tersebut diperlukan agar pelaksanaan pendidikan bela negara memiliki standar yang jelas sekaligus tetap dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan setiap daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), misalnya, dapat menggunakan kurikulum tersebut sebagai salah satu rujukan dalam menyelenggarakan program bela negara di wilayah masing-masing.

Karena itu, pembahasan tidak hanya diarahkan pada isi materi, tetapi juga desain penyelenggaraan secara menyeluruh.

“Bela negara di daerah itu seperti apa, yang akan dilakukan apa, kemudian kurikulumnya seperti apa, kualifikasi pengajarnya seperti apa, lamanya berapa, dan lembaga yang akan terlibat siapa saja,” ujarnya.

Venus menegaskan bahwa hasil forum harus dapat diterjemahkan menjadi panduan yang operasional dan bisa digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

“Output-nya adalah pedoman, kurikulum untuk pelatihan di daerah. Tentu saja nanti di pedoman ada tujuan, durasi, dan sebagainya. Kalau ini bicara strategi lebih luas, jejaringnya dengan siapa, kerja sama di daerahnya, pendanaannya seperti apa,” katanya.

Libatkan Pemerintah Daerah hingga Organisasi Lokal

Model pendidikan bela negara yang dirumuskan UPNVJ dan GBNI menggunakan pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, sekolah, perguruan tinggi, serta unsur masyarakat dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing.

Di tingkat desa, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dapat dipertimbangkan sebagai mitra pelaksana. Sementara pada tingkat kabupaten dan kota, jaringan kerja dapat dikembangkan bersama Kesbangpol, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

“GBNI di satu sisi, ketika nanti ke daerah juga akan berpartner bukan hanya dengan instansi pemerintah, tapi juga mungkin sekolah, perguruan tinggi di daerah, dan sebagainya,” ujar Venus.

Menurutnya, terdapat dua komponen penting yang harus dipastikan dalam penyusunan strategi, yakni kurikulum dan implementasi kerja sama. Pembagian peran antarlembaga perlu dirancang secara jelas agar model pendidikan yang dihasilkan dapat direplikasi dan tidak bergantung pada satu institusi.

UPNVJ dapat berkontribusi melalui kapasitas akademik, kajian, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan pelatihan. Sementara GBNI memiliki jejaring organisasi yang dapat mendukung perluasan penerapan program di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita ingin menyebarkan gagasan, termasuk ingin membangun Gerakan Bela Negara secara nasional. Salah satu wujudnya lewat pelatihan-pelatihan, lewat pendidikan bela negara,” kata Venus.

Kurikulum Bela Negara Jawab Ancaman Nirmiliter

Perumusan kurikulum juga mempertimbangkan perubahan bentuk ancaman terhadap bangsa. Menurut Venus, pendidikan bela negara saat ini perlu menggunakan pendekatan nirmiliter karena tantangan terhadap ketahanan bangsa tidak selalu muncul dalam bentuk konflik fisik.

“Pendekatannya pendekatan nirmiliter. Nirmiliter itu artinya bukan urusan perang-perangan. Perangnya sudah berubah. Sudah perang kognisi, perang narasi, perang ideologi,” ujarnya.

Ruang digital menjadi salah satu medan penting yang perlu mendapat perhatian. Arus informasi yang sangat cepat, disinformasi, perang narasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat memengaruhi cara masyarakat memahami berbagai persoalan kebangsaan.

“Tantangan di dunia maya, terutama tantangan AI, juga bisa menyesatkan kita. Itu yang mau kita bahas,” kata Venus.

Kondisi tersebut membuat pendidikan bela negara tidak cukup hanya memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Kurikulum juga perlu memperkuat ketahanan cara berpikir, literasi digital, kesadaran ideologi, kemampuan mengidentifikasi informasi, serta kesiapan masyarakat menghadapi perubahan lingkungan sosial dan teknologi.

Pengalaman UPNVJ Jadi Modal Pengembangan

Sebagai Kampus Bela Negara, UPNVJ memiliki pengalaman akademik dalam mengembangkan pendidikan bela negara melalui Pusat Kajian Bela Negara. Salah satu pendekatan yang telah dikembangkan ialah Aktualisasi Bela Negara (ABN), yang menempatkan nilai bela negara dalam konteks kehidupan mahasiswa dan masyarakat.

Aktualisasi tersebut bertumpu pada lima nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.

Pendekatannya tidak hanya menempatkan mahasiswa sebagai penerima materi di ruang kelas, tetapi mendorong pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang dekat dengan persoalan masyarakat, seperti kewirausahaan, transformasi digital, literasi, kearifan lokal, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan kebhinnekaan.

Konsep aktualisasi juga pernah dikembangkan melalui berbagai gagasan berbasis wilayah, seperti Desa Bela Negara, Desa Wisata, Desa Digital, Desa Literasi, Desa Antikorupsi, serta Desa Bhinneka Tunggal Ika.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal UPNVJ dalam membawa pendidikan bela negara dari ranah konseptual menuju aktivitas yang dapat diterapkan di tengah masyarakat. Adapun pedoman dan kurikulum yang dibahas bersama GBNI dalam FGD masih berada pada tahap perumusan dan akan disempurnakan melalui pembahasan antarpemangku kepentingan.

Hasil FGD Dibawa ke Mukernas GBNI

FGD merupakan bagian dari rangkaian Pelantikan Dewan Pengurus Pusat dan Mukernas GBNI yang diselenggarakan pada hari yang sama. Selain membahas strategi penguatan pendidikan bela negara, forum tersebut membicarakan arah gerak organisasi GBNI periode 2025–2028. Hasil diskusi selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi untuk dibawa dalam pleno Mukernas.

Kegiatan diikuti jajaran GBNI, antara lain Ketua Umum GBNI Drs. H. Abu Hasan, M.Pd., Ketua Harian GBNI Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si., Kepala BACADNAS Letjen TNI Gabriel Lema, serta Sekretaris Jenderal GBNI Agung RC Prabowo, S.E., M.M., bersama akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagi Venus, identitas UPNVJ sebagai Kampus Bela Negara harus diterjemahkan menjadi kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menanamkan nilai bela negara di lingkungan internal kampus, tetapi juga perlu menghasilkan pengetahuan, metode, dan model pendidikan yang dapat digunakan bersama pemerintah serta masyarakat.

Melalui penyusunan pedoman dan kurikulum bersama GBNI, UPNVJ mendorong terbangunnya pendidikan bela negara yang lebih terstruktur, adaptif terhadap ancaman nirmiliter, dan dapat direplikasi sesuai karakter daerah. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen UPNVJ untuk membumikan nilai bela negara dari lingkungan pendidikan hingga masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.