HumasUPNVJ – Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm. menilai konsep bela negara harus beradaptasi dengan perubahan karakter ancaman pada era digital. Pertahanan bangsa, menurutnya, tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman fisik atau militer, tetapi juga perang kognisi, pertarungan narasi dan ideologi, serta tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pandangan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) UPNVJ bersama Gerakan Bela Negara Indonesia (GBNI) di Kampus UPNVJ Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).
FGD tersebut membahas strategi pengembangan bela negara, termasuk model pendidikan yang dapat menjangkau masyarakat di daerah, pedesaan, dan wilayah perbatasan.
Venus mengatakan perubahan lingkungan strategis membuat pendekatan bela negara perlu semakin menitikberatkan pada ancaman nirmiliter.
“Pendekatannya pendekatan nirmiliter. Nirmiliter itu artinya bukan urusan perang-perangan. Perangnya sudah berubah. Sudah perang kognisi, perang narasi, perang ideologi,” kata Venus.
Menurut dia, ruang digital kini menjadi salah satu arena penting dalam menjaga ketahanan bangsa. Arus informasi yang bergerak sangat cepat, kompetisi narasi, disinformasi, serta perkembangan AI dapat memengaruhi cara masyarakat menerima informasi, membentuk persepsi, hingga mengambil sikap terhadap persoalan kebangsaan.
“Tantangan di dunia maya, terutama tantangan AI, juga bisa menyesatkan kita. Nah, itu yang mau kita bahas,” ujarnya.
Bela Negara Masuk ke Ruang Digital
Perubahan bentuk ancaman tersebut, kata Venus, menuntut pemaknaan bela negara yang lebih luas. Kesadaran bela negara tidak cukup dibangun melalui pemahaman pertahanan secara konvensional, tetapi juga perlu memperkuat daya kritis masyarakat, ketahanan ideologi, literasi digital, dan kemampuan memverifikasi informasi.
Pendekatan itu relevan dengan pengalaman UPNVJ sebagai Kampus Bela Negara. Melalui Pusat Kajian Bela Negara, UPNVJ mengembangkan Aktualisasi Bela Negara (ABN) yang bertumpu pada lima nilai dasar, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.
Nilai tersebut tidak hanya diterjemahkan melalui kegiatan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, transformasi digital, kewirausahaan, kesehatan masyarakat, literasi, kearifan lokal, kebhinnekaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Venus menilai penguatan bela negara karena itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, sekolah, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat.
“Seluruhnya sepakat bahwa kita ingin menyebarkan gagasan, termasuk kita ingin membangun Gerakan Bela Negara secara nasional. Salah satu wujudnya lewat pelatihan-pelatihan, lewat pendidikan bela negara,” katanya.
Perang Kognisi Menyasar Cara Berpikir
Venus memberi perhatian khusus pada perang kognisi karena ancaman dalam konteks tersebut tidak harus menyasar wilayah secara fisik. Sasaran dapat bergeser pada cara masyarakat berpikir, menilai informasi, mempersepsikan suatu peristiwa, bahkan memahami nilai dan ideologi.
Tantangan itu semakin relevan ketika masyarakat semakin bergantung pada ruang digital sebagai sumber informasi. Teknologi memungkinkan informasi diproduksi dan disebarkan dalam waktu sangat singkat, sementara masyarakat dituntut memiliki kemampuan yang memadai untuk memilah fakta, opini, manipulasi, dan informasi menyesatkan.
Karena itu, pendidikan bela negara harus mengikuti perubahan zaman. Penguatan ketahanan bangsa perlu berjalan berdampingan dengan kemampuan masyarakat menghadapi disinformasi, manipulasi narasi, polarisasi, serta berbagai konsekuensi perkembangan teknologi AI.
Orientasi tersebut sekaligus menjadi salah satu dasar UPNVJ dan GBNI merumuskan pedoman serta kurikulum pendidikan bela negara yang dapat diterapkan secara sistematis di berbagai wilayah Indonesia.
“Yang diminta ke kita, bagaimana caranya GBNI bersama UPN merancang pedoman, merancang kurikulum untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Bukan hanya di pendidikan tinggi, tapi juga di masyarakat pedesaan atau di daerah,” ujar Venus.
Pedoman tersebut dirancang mencakup tujuan, materi, durasi kegiatan, kualifikasi pengajar, lembaga penyelenggara, pola kerja sama, jejaring, hingga skema pendanaan.
“Output-nya adalah pedoman, kurikulum untuk pelatihan di daerah. Tentu saja nanti di pedoman ada tujuan, durasi, dan sebagainya. Kalau bicara strategi lebih luas, jejaringnya dengan siapa, kerja sama di daerahnya, pendanaannya seperti apa,” katanya.
Bela Negara Dibangun lewat Kolaborasi
Dalam penerapannya, pendidikan bela negara akan membutuhkan ekosistem kolaborasi yang luas. Di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sekolah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok kepemudaan dapat mengambil peran sesuai karakter wilayah.
Di tingkat desa, organisasi seperti Karang Taruna juga dapat dilibatkan agar pendidikan bela negara tidak berjalan dengan satu pola seragam, tetapi menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“GBNI ketika nanti ke daerah juga akan berpartner bukan hanya dengan instansi pemerintah sapi juga mungkin sekolah, perguruan tinggi di daerah, dan sebagainya,” kata Venus.
FGD tersebut dihadiri jajaran GBNI, antara lain Ketua Umum Drs. H. Abu Hasan, M.Pd.; Ketua Harian Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si.; Kepala BACADNAS Letjen TNI Gabriel Lema; serta Sekretaris Jenderal Agung RC Prabowo, S.E., M.M., bersama akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi Venus, identitas UPNVJ sebagai Kampus Bela Negara harus diterjemahkan menjadi pengetahuan, pendidikan, dan model pemberdayaan yang relevan dengan perubahan lingkungan strategis. Bela negara tidak cukup berhenti pada simbol dan pemahaman konseptual, tetapi harus membekali masyarakat agar mampu menghadapi ancaman nyata pada zamannya.
Di tengah perang kognisi, pertarungan narasi dan ideologi, disinformasi, serta perkembangan AI, UPNVJ mendorong pendidikan bela negara bergerak menuju penguatan ketahanan berpikir, literasi digital, nilai Pancasila, dan kemampuan warga untuk bersikap kritis. Dengan pendekatan nirmiliter tersebut, bela negara diharapkan tetap relevan sebagai instrumen penguatan ketahanan bangsa pada era digital.