HumasUPNVJ – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) memperkuat kapasitas komunikasi publik dan tata kelola keprotokolan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Humas dan Protokol Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, pada 2–4 Juni 2026 tersebut diikuti Kepala Tim Kerja Humas, Layanan Terpadu, dan Informasi Publik UPNVJ, Dr. Firdaus Noor, M.I.Kom., M.Sn., bersama staf protokol UPNVJ, Bintang Nugroho.
Keikutsertaan UPNVJ dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan, pelayanan informasi publik, pengelolaan isu, komunikasi krisis, dan keprotokolan. Penguatan kapasitas ini semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital, tuntutan transparansi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan perguruan tinggi.
Rakor dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Fauzan, M.Pd., pada Rabu (3/6/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa humas dan protokol perguruan tinggi tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi unsur strategis dalam menjaga reputasi institusi, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat reputasi akademik.
“Humas dan protokol perguruan tinggi harus tampil hebat dan bergerak lincah guna menjaga reputasi kampus dan membangun kepercayaan publik. Kolaborasi lintas institusi dan inovasi dalam praktik kehumasan serta keprotokolan adalah kunci agar perguruan tinggi di seluruh Indonesia mampu memperkuat reputasi akademik,” kata Fauzan.
Menurutnya, komunikasi publik pendidikan tinggi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, humas perlu memahami substansi kebijakan, menyampaikan informasi secara akurat dan mudah dipahami, serta membangun komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan publik.
Fauzan juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan dalam pelayanan. Humas dan protokol merupakan wajah terdepan perguruan tinggi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga dituntut memberikan layanan secara profesional, ramah, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Nilai kemanusiaan dalam bakti sehari-hari tidak boleh digerus oleh kemajuan teknologi dan derasnya arus digitalisasi. Tugas kehumasan dan keprotokolan bukan tugas yang mudah karena menjadi etalase terdepan institusi kampus yang senantiasa menuntut pekerjaan terbaik,” ujarnya.
Pesan tersebut memperkuat pentingnya kemampuan humas dalam memadukan pemanfaatan teknologi dengan pendekatan komunikasi yang empatik. Kecepatan menyampaikan informasi harus berjalan beriringan dengan ketepatan data, kejelasan pesan, etika pelayanan, dan kemampuan memahami situasi masyarakat.
Pelaksana Harian Rektor Universitas Indonesia, Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D., turut menyoroti perubahan lanskap komunikasi publik yang berlangsung cepat. Menurutnya, derasnya arus informasi digital dan tuntutan keterbukaan menempatkan fungsi humas dan protokol sebagai bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi.
“Peran ini bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjaga kepercayaan publik, merawat reputasi, dan memastikan kebijakan pendidikan tinggi dapat dipahami masyarakat secara tepat,” tuturnya.
Ahmad menyampaikan bahwa kualitas komunikasi dan keprotokolan, baik dalam situasi normal maupun krisis, turut menentukan cara masyarakat menilai sebuah institusi. Oleh sebab itu, rakor menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan mutu praktik kehumasan serta keprotokolan di perguruan tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
Selama kegiatan, peserta memperoleh materi dari pejabat Kemdiktisaintek serta narasumber lintas institusi. Pembahasan meliputi pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berdampak, strategi diseminasi hasil riset, penguatan sains dan teknologi nasional melalui komunikasi publik, serta peran humas dalam mendukung pengawasan internal dan menjaga integritas institusi.
Sesi diskusi panel juga membahas strategi navigasi komunikasi, pengelolaan isu, penanganan krisis secara empatik, serta inovasi dalam penyelenggaraan keprotokolan. Kompetensi tersebut diperlukan agar perguruan tinggi mampu merespons dinamika informasi secara cepat tanpa mengabaikan akurasi, etika, dan kepentingan masyarakat.
Rakor Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2026 turut dihadiri unsur kementerian, Komisi Informasi Pusat, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, serta para pengelola komunikasi dan keprotokolan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Forum ini sekaligus membuka ruang perluasan jejaring dan kolaborasi antarperguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas komunikasi pendidikan tinggi.
Bagi UPNVJ, keikutsertaan dalam rakor tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh wawasan, membangun jejaring profesional, dan mengadopsi praktik baik yang relevan dengan kebutuhan institusi. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat layanan informasi publik, pengelolaan reputasi, komunikasi krisis, dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan di lingkungan universitas.